PANGKALPINANG – Pengadaan barang/jasa pemerintah kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai proses memenuhi kebutuhan pemerintahan. Lebih dari itu, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas belanja, menggerakkan perekonomian daerah, memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-K).
Semangat tersebut menjadi fokus dalam Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK-K melalui Konsolidasi Pengadaan. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, pada Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tersebut menghadirkan perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan diikuti kepala perangkat daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta para pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Momentum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, sekaligus membangun sinergi dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Salah satu strategi yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah konsolidasi pengadaan.
Secara sederhana, konsolidasi pengadaan merupakan strategi dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa yang sejenis dari beberapa paket atau perangkat daerah untuk dilaksanakan secara bersama.
Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan yang sama, menyusun perencanaan secara lebih terkoordinasi, dan mengelola proses pengadaan dengan lebih efektif. Pelaksanaannya dapat memanfaatkan SPSE maupun Katalog Elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsolidasi juga membuka peluang terciptanya efisiensi dalam proses pengadaan, baik dari sisi waktu, sumber daya, maupun pengelolaan anggaran.
Yang tidak kalah penting, pendekatan ini mendukung penerapan prinsip value for money, yaitu memastikan setiap belanja pemerintah menghasilkan manfaat dan nilai terbaik sesuai kebutuhan.
Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki daya ungkit yang besar untuk memperluas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan keterlibatan UMK-K dalam belanja pemerintah.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Bagi pemerintah daerah, optimalisasi kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi target administratif. Lebih jauh, belanja pemerintah dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
Semakin banyak produk lokal dan produk UMK-K yang masuk dalam belanja pemerintah, semakin besar pula peluang terciptanya aktivitas ekonomi, penguatan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja, dan perputaran ekonomi di daerah.
Karena itu, setiap perangkat daerah memiliki peran penting untuk memastikan kebutuhan pemerintah sedapat mungkin dapat dipenuhi melalui produk dalam negeri dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMK-K sesuai ketentuan pengadaan.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien tidak cukup hanya diukur dari seberapa cepat proses belanja dilakukan atau seberapa besar penghematan anggaran yang diperoleh.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas juga harus dibangun melalui transparansi, pengawasan, pengendalian risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan integritas.
Untuk memperkuat hal tersebut, kegiatan ini turut membahas Clearing House dan Probity Advice, termasuk sharing session mengenai pelaksanaannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peserta juga mendapatkan penguatan mengenai strategi konsolidasi pengadaan serta kebijakan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah potensi korupsi dalam proses pengadaan.
Rangkaian materi tersebut memberikan perspektif bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus dikelola secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LKPP, KPK, dan seluruh pelaku pengadaan, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan pemerintah sekaligus memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Konsolidasi pengadaan menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun proses belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, pengadaan bukan sekadar tentang membeli barang atau jasa.
Pengadaan adalah tentang bagaimana setiap rupiah anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Melalui penguatan kolaborasi, inovasi, konsolidasi, dan tata kelola yang berintegritas, Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin profesional, akuntabel, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan pembangunan daerah.
Pengadaan lebih efisien, produk lokal semakin kuat, UMK-K semakin berdaya, dan manfaat belanja pemerintah semakin terasa bagi masyarakat.